Sulit Dapat Pekerja, Fakta Baru Setelah Banyak Perusahaan Hengkang dari Karawang
Karawang,- Halo Pabrikers, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeklaim banyak perusahaan hengkang dari Kabupaten Karawang lantaran upah buruh yang terlampau tinggi. Namun, ada masalah baru yang harus dialami perusahaan yang cabut tersebut.
Karawang,-
Halo Pabrikers, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengeklaim banyak perusahaan hengkang dari Kabupaten Karawang lantaran upah buruh yang terlampau tinggi. Namun, ada masalah baru yang harus dialami perusahaan yang cabut tersebut.
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, mengungkapkan perusahaan-perusahaan itu pindah ke daerah yang memiliki Upah Minimum Provinsi (UMP) lebih rendah dari Karawang yang mencapai Rp 4,798.312 atau urutan kedua upah tertinggi setelah Kota Bekasi.
Salah satu yang disebutkan Hariyadi adalah Provinsi Jawa Tengah. Selain memiliki upah buruh yang lebih rendah dibandingkan Karawang, perkembangan industri di sana juga dinilai sudah maju.
Baca Juga : Upah Buruh Tinggi, Ratusan Perusahaan di Karawang Relokasi Sejak 2018
Baca Juga : Kemnaker Tanggapi Hengkangnya Ratusan Perusahaan dari Karawang
"Jawa Tengah perkembangan industrinya cukup maju, jadi mereka relokasinya ke sana,” jelas Hariyadi kepada kumparan, (19/6).
Meski begitu, dia menuturkan perusahaan yang pindah ternyata kesulitan untuk mendapat pekerja. Sehingga banyak perusahaan yang hengkang dari Karawang saat ini masih mencari pekerja.
Dia menyebutkan solusi dari kasus hengkangnya perusahaan ini adalah dengan membuat UMP menjadi lebih moderat atau UMP disesuaikan dengan suplai dan demand industri.
"Sebetulnya yang ideal UMP itu dibikin lebih moderat upahnya naik naik secara alami karena supply dan demand. Jadi adanya market itu untuk menentukan sendiri levelnya berapa," jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Apindo Karawang, Abdul Syukur, menuturkan saat ini perusahaan yang masih bertahan dan beroperasi di Karawang tersisa 900 saja. Berbanding terbalik dengan kondisi di tahun 2018, di mana terdapat 1.752 perusahaan yang beroperasi di Karawang.
"Tahun 2018 itu rinciannya pabrik swasta sebanyak 787, penanaman modal asing 638, penanaman modal dalam negeri 269, dan joint venture sebanyak 58 pabrik," kata Abdul Syukur saat mengisi materi diskusi di kampus UBP (Universitas Buana Perjuangan) Karawang, Kamis (16/6).
Menurut dia, perusahaan di Karawang susah payah mengimbangi kenaikan upah di Karawang yang pernah tembus rekor mengalami kenaikan sampai 58 persen. Sejak itu banyak perusahaan kena dampak. Terutama perusahaan padat karya.(*)
