Pemerintah Siapkan Rusun Subsidi di Meikarta untuk Pekerja Kawasan Industri Cikarang
Halo Pabrikers, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat realisasi program penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi.
Halo Pabrikers, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mempercepat realisasi program penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui rencana pembangunan rumah susun (rusun) subsidi di kawasan Meikarta, Kabupaten Bekasi. Pada Sabtu, 17 Januari 2026, Menteri PKP Maruarar Sirait bersama jajaran meninjau langsung dua lokasi yang disiapkan untuk proyek hunian vertikal tersebut.
Dua titik yang direncanakan masing-masing berada di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, serta Desa Jayamukti, Kecamatan Cikarang Pusat, dengan luas sekitar 10 hektare per lokasi. Kawasan ini dinilai strategis karena berdekatan dengan kawasan industri dan memiliki akses langsung ke jalan tol, sehingga sesuai untuk memenuhi kebutuhan hunian para pekerja.
Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan rusun subsidi tidak semata mengejar jumlah unit, tetapi juga kualitas kawasan hunian secara menyeluruh. Pemerintah ingin memastikan hunian yang dibangun memiliki akses memadai terhadap fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, tempat ibadah, serta ruang terbuka hijau.
Menurut dia, konsep hunian vertikal yang direncanakan harus mampu menghadirkan lingkungan yang manusiawi, sehat, dan mendukung produktivitas masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya yang bekerja di kawasan industri Cikarang dan sekitarnya.
Maruarar mengungkapkan, rencana pembangunan rusun subsidi di Meikarta telah dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto serta Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo. Pemerintah pusat memastikan proyek tersebut berjalan sejalan dengan arahan Presiden agar kebijakan perumahan benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat.
Sebagai tindak lanjut, Kementerian PKP akan melakukan verifikasi lanjutan bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dijadwalkan berlangsung pekan depan di Gedung Sate untuk memastikan kesiapan teknis dan administratif pembangunan.
Dalam waktu bersamaan, Kementerian PKP akan menyiapkan skema pembiayaan, memastikan kepastian legalitas lahan, serta merancang desain bangunan sesuai kebijakan pemerintah. Seluruh proses tersebut ditargetkan berjalan cepat agar proyek dapat segera direalisasikan pada tahun ini.
Pemerintah menargetkan rusun subsidi di Meikarta menjadi model pembangunan hunian vertikal yang terjangkau, strategis, dan berkelanjutan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang bekerja di kawasan industri Cikarang.
Terkait riwayat kasus hukum Meikarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa perkara suap perizinan proyek Meikarta yang pernah ditangani sebelumnya tidak berkaitan dengan rencana pembangunan rusun subsidi saat ini. KPK memastikan seluruh perkara tersebut telah diselesaikan.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa dalam penanganan kasus tersebut, KPK tidak melakukan penyitaan terhadap unit rumah susun. Penyitaan hanya dilakukan terhadap aset dan uang yang diduga berasal dari tindak pidana suap, sehingga tidak berdampak pada pembangunan hunian yang akan dilakukan pemerintah.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait memastikan pembangunan rusun subsidi di Meikarta akan dimulai pada tahun 2026. Ia menyatakan lokasi pembangunan telah siap dan dipilih karena tingginya kebutuhan hunian di wilayah tersebut, terutama bagi pekerja yang beraktivitas di kawasan industri Cikarang dan sekitarnya.
Source: rmbanten.com
