Jawa Barat Dominasi Kasus PHK Nasional, Sektor Industri Jadi Sorotan
Halo Pabrikers, Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia masih menjadi perhatian serius sepanjang awal tahun 2026. Hingga April 2026, Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan jumlah PHK tertinggi secara nasional.
Jakarta
Halo Pabrikers, Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia masih menjadi perhatian serius sepanjang awal tahun 2026. Hingga April 2026, Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan jumlah PHK tertinggi secara nasional.
Berdasarkan data ketenagakerjaan nasional, total pekerja yang terkena PHK di Indonesia mencapai 15.425 orang selama periode Januari hingga April 2026. Dari jumlah tersebut, Jawa Barat menyumbang sekitar 3.339 pekerja atau lebih dari 21 persen dari total kasus nasional.
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Saiful Hidayat, mengatakan sektor industri manufaktur yang menggunakan bahan baku turunan minyak dan plastik menjadi salah satu yang paling terdampak.
Pernyataan tersebut disampaikan Saiful Hidayat pada Senin (11/5/2026), saat menjelaskan kondisi ketenagakerjaan yang dipengaruhi ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Menurutnya, banyak industri di Jawa Barat masih bergantung pada bahan baku berbasis minyak sehingga cukup rentan terhadap gejolak global dan kenaikan biaya produksi.
BPJS Ketenagakerjaan juga menyatakan terus melakukan pendataan terhadap perusahaan-perusahaan yang berpotensi melakukan efisiensi tenaga kerja agar pekerja terdampak PHK dapat segera memperoleh layanan dan hak-haknya.
Selain Jawa Barat, sejumlah daerah lain juga mencatat angka PHK cukup tinggi. Kalimantan Selatan berada di posisi kedua dengan 1.581 pekerja terdampak, disusul Banten sebanyak 1.536 orang, Jawa Timur 1.367 orang, dan Kalimantan Timur 1.237 orang.
Secara tren bulanan, angka PHK nasional sempat mencapai puncaknya pada Februari 2026 dengan total 6.610 pekerja terdampak. Jumlah tersebut kemudian menurun menjadi 2.863 orang pada Maret dan kembali turun menjadi 528 orang pada April 2026.
Kondisi ini menjadi sinyal bahwa sektor industri nasional masih menghadapi tantangan berat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tekanan biaya produksi yang terus meningkat (*)