Pengusaha Terkait UMK Bekasi Naik 14%: Masih Belum Final, Keputusan Di Gubernur
Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo mengingatkan bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK seharusnya patuh kepada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.
Bekasi,-
Halo Pabrikers, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau Apindo mengingatkan bahwa penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota atau UMK seharusnya patuh kepada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Penetapan UMK pada akhirnya akan ditetapkan oleh gubernur masing-masing daerah meski mendapatkan rekomendasi dari pemerintah kabupaten/kota.
Setidaknya lima kabupaten/kota di Jawa Barat merekomendasikan kenaikan UMK 2024 lebih dari 12%. Sementara itu, kenaikan Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun depan hanya 3,56% atau Rp 70.825 menjadi Rp 2,05 juta.
"Kita harus menjunjung tinggi regulasi yang ada, yaitu PP No. 51 Tahun 2023. Jika tidak, bagaimana kepastian hukum di Indonesia? Kita semua terpaksa mengisi PP no. 51 Tahun 2023," kata Apindo Shinta, General Manager Four Season Hotel Jakarta W Kamdan, Selasa (28/11).
Shinta menegaskan, keputusan UMK 2024 tidak bisa digeneralisasikan dan berada di tangan gubernur masing-masing. Namun, dia memperkirakan rumusan peraturan UMK dan UMP PP No. 51 tahun 2023 sudah cukup adil.
Menurut dia, yang dilatarbelakangi adalah pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah, inflasi masing-masing daerah, dan koefisien kondisi kerja. Selain itu, Shinta menegaskan, perubahan UMP dan UMK hanya akan berdampak pada hubungan kerja yang kurang dari setahun. Oleh karena itu, UMP merupakan jaring pengaman bagi pekerja baru agar tidak terjerumus ke dalam kemiskinan.
Selain itu, Shinta mengatakan mereka yang sudah bekerja lebih dari setahun bisa mendapatkan kenaikan gaji yang lebih besar dibandingkan kenaikan UMP dan UMK. Pekerja dapat melakukan perundingan bilateral antara pekerja dan pemberi kerja.
“Ini tidak berarti kenaikan UMK atau UMP akan sebesar kenaikan gaji tahun 2024. Ada juga perusahaan yang naik lebih tinggi dari UMK atau UMP, tergantung bipartit,andquot; ujarnya.
Setidaknya telah ada lima kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah mengumumkan rekomendasi UMK. Kabupaten/kota yang dimaksud adalah Kabupaten Majalengka sebesar 14,81%, Kota Bekasi 14,02%, Kabupaten Bekasi 13,99%, Kabupaten Subang 12,33%, dan Kabupaten Karawang 12%.
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak mengintervensi keputusan Upah Minimum Kabupaten atau UMK Bekasi. Kenaikan UMK Bekasi jauh lebih tinggi dibandingkan Upah Minimum Provinsi atau UMP Jawa Barat. “Gubernur Kabupaten Bekasi telah memutuskan UMK Bekasi tahun 2024 naik sebesar 13,99%. Jadi Gubernur Jabar tidak bisa mengubah rekomendasi Gubernur Kabupaten Bekasi,” ujarnya, kata Presiden KSPI Said Iqbal, Jumat (24/11).
Said memperkirakan UMK Bekasi 2023 merupakan kemenangan buruh dalam mendukung kenaikan upah minimum sebesar 15 persen pada 2024. Oleh karena itu, ia mendesak kepala daerah lainnya, khususnya DKI Jakarta, juga melakukan hal serupa.
Source: katadata.co.id
