ASPHRI : THR Untuk Driver Ojek Online Belum Ada Regulasinya

Bekasi,-

Hallo Pabrikers Asosiasi Praktisi Human Resources Indonesia (ASPHRI) mengadakan kegiatan buka puasa bersama dan santunan anak yatim di La Paris, Tambun Selatan bekasi dengan tema Bersilaturahmi untuk Kebersamaan, Berbagi untuk Kebahagiaan. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pengurus ASPHRI seperti Ketum ASPHRI Yosminaldi dan Mantan Menteri Tenaga Kerja sekaligus Ketua Dewan Pembina ASPHRI, Bomer Pasaribu. Tidak kurang 50 anak yatim mendapatkan bingkisan dan uang saku dari para anggota ASPHRI yang memberikan donasi.

Yosminaldi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan agenda rutin yang diadakan untuk berbagi di bulan Ramadhan. "Kami berbagi dengan 50 anak yatim, dan setelah ini kami akan mengadakan acara halal bihalal serta merencanakan Munas ASPHRI pada bulan Juni atau Juli untuk memilih ketua umum dan pengurus baru," ungkapnya. 

Disela-sela kegiatan tersebut, pria asli Minang ini memberikan tanggapannya atas usulan kemnaker agar aplikator memberikan THR kepada mitra ojek online. Yosminaldi menyatakan bahwa ide tersebut bagus, namun perlu diatur secara jelas agar tidak menimbulkan perbedaan antara  Ojol yang bekerja penuh dan yang hanya sebagai pekerjaan sampingan.

"Harus ada formulasi yang tepat, agar tidak terjadi tumpang tindih. Bagaimana kita membedakan antara ojek daring yang bekerja setiap hari dengan yang hanya bekerja sebagai sampingan. Tentu saja, besaran THR-nya akan berbeda. Dan perlu diketahui bersama bahwa THR ini mesti ada hubungan kerja yang jelas. Ada atasan bawahan, baik pegawai kontrak PKWT atau status lainnya. Jadi kalo hubungan kemitraan saya rasa masih sulit karena belum ada regulasinya juga" tambahnya.

Sebagaimana diketahui, Kemnaker mendorong agar driver ojol juga mendapatkan THR.  Menaker Ida Fauziyah menghimbau dan tidak masuk ke dalam kewajiban pembayaran THR oleh perusahaan karena ojek online kedudukannya hanya mitra kerja.

ASPHRI juga menekankan pentingnya pembayaran tunjangan hari raya (THR) oleh semua perusahaan sesuai Surat Edaran dari Kementerian Ketenagakerjaan.Menurut Yosminaldi, dalam surat edaran tersebut, disebutkan bahwa pembayaran THR tahun 2024 harus dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. "Oleh karena itu, sudah semestinya perusahaan membayar THR kepada karyawan sebelum H-7. Terkadang pembayaran THR dilakukan dalam waktu terakhir, padahal pembayaran lebih awal akan lebih baik karena memungkinkan karyawan untuk merencanakan mudik dan membeli kebutuhan lebaran. Pembayaran lebih cepat adalah lebih baik," terangnya.

Mengenai pembukaan Posko THR di tiap Dinas Ketenagakerjaan yang bertujuan untuk melaporkan perusahaan yang tidak membayar THR, Yosminaldi menyambut baik upaya tersebut, tetapi ia menekankan perlunya sosialisasi kepada dunia industri mengenai posko tersebut.

"Setelah pandemi Covid-19, saya berharap perusahaan sudah mampu membayar THR sepenuhnya. Dengan melihat peningkatan yang signifikan dalam ekspor, serta pemulihan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan jumlah rekrutmen karyawan, tidak ada alasan bagi perusahaan untuk tidak membayar THR. Yang penting adalah perhatikan juga kenaikan upah, seiring dengan kenaikan harga barang,"kata Yos. (df)