APINDO Kabupaten Bekasi Perkuat Pemahaman Pelaku saha terhadap UU No. 27 Tahun 2026

CIKARANG –

Halo Pabrikerss!! Dewan Pimpinan Kabupaten (DPK) APINDO Kabupaten Bekasi menggelar sosialisasi bertajuk “Kupas Tuntas UU No. 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan: Memahami Perubahan, Dampak, dan Implementasinya” di Sakura Hotel, Cikarang Pusat, Kamis (12/11/2026). Kegiatan ini dihadiri sekitar 230 peserta yang terdiri dari anggota maupun nonanggota APINDO Kabupaten Bekasi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPK APINDO Kabupaten Bekasi M. Yusuf Wibisono, bersama jajaran pengurus, di antaranya Herman Supratman, Ketua Bidang UKM/UMKM; Dewi Kristiani, Wakil Sekretaris; Boy Chaidir Rosman, Ketua Bidang Pendidikan, Pelatihan, dan Produktivitas; serta Ida Agustina, Ketua Bidang Sosial dan Tenaga Kerja Wanita. Sosialisasi menghadirkan Dr. Anwar Budiman sebagai pakar hukum ketenagakerjaan dan Tatang Suryaman, Ketua Bidang Hubungan Industrial, Advokasi, dan Konsultasi Hukum DPK APINDO Kabupaten Bekasi.

Dalam sambutannya, M. Yusuf Wibisono menyampaikan bahwa kehadiran UU No. 27 Tahun 2026 membawa perubahan penting dalam tata kelola ketenagakerjaan nasional. Sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian perusahaan meliputi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), alih daya (outsourcing), pengupahan, struktur dan skala upah, hubungan industrial, hingga ketentuan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Yusuf, tantangan perusahaan bukan sekadar memahami isi regulasi, tetapi juga mengetahui konsekuensi dan cara mengimplementasikannya secara tepat.

“Tidak semua ketentuan dalam undang-undang ini sepenuhnya baru. Ada yang berubah, ada yang diperkuat, ada yang tetap, dan ada pula yang masih menunggu aturan pelaksanaan,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa perlindungan pekerja dan keberlangsungan perusahaan bukanlah dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Keduanya justru perlu berjalan beriringan untuk menciptakan industri yang produktif dan berkelanjutan.

Memasuki sesi pemaparan, Tatang Suryaman menyoroti sejumlah ketentuan yang menjadi perhatian kalangan pengusaha, khususnya terkait hak pekerja dan dampaknya terhadap operasional perusahaan. Salah satunya mengenai tambahan hak cuti yang perlu disikapi dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pemenuhan hak pekerja dan produktivitas perusahaan.

“Apakah bertentangan dengan produktivitas perusahaan dengan banyak liburnya?” ungkap Tatang, mengangkat pertanyaan mengenai tantangan perusahaan dalam menyelaraskan ketentuan tersebut dengan kebutuhan operasional.

Sementara itu, Dr. Anwar Budiman mengulas berbagai aspek hukum dalam UU No. 27 Tahun 2026, mulai dari PKWT, pemagangan, kompensasi, masa percobaan kerja, hingga ketentuan outsourcing. Ia mengingatkan perusahaan agar memahami regulasi secara menyeluruh, tidak hanya dari bunyi pasal, tetapi juga dari asas dan penafsiran hukumnya.

Terkait PKWT, Anwar menekankan bahwa penerapan perjanjian kerja juga perlu didukung hubungan yang baik antara perusahaan dan pekerja.

“Karena ada hubungan baik antara pengusaha dengan pekerjanya, maka PKWT itu bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Selain itu, ia menyoroti pentingnya pelaksanaan pemagangan sesuai tujuan pelatihan, pemenuhan kewajiban kompensasi, serta ketelitian dalam menyusun perjanjian kerja, termasuk pencantuman ketentuan masa percobaan. Perusahaan juga diingatkan untuk memastikan legalitas penyedia tenaga kerja outsourcing agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Melalui kegiatan ini, APINDO Kabupaten Bekasi berharap perusahaan dapat meningkatkan pemahaman hukum, mengidentifikasi potensi risiko, serta mempersiapkan penyesuaian kebijakan internal sesuai regulasi yang berlaku.

Yusuf turut menekankan pentingnya membangun dialog konstruktif antara pengusaha, pekerja, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan hubungan industrial yang sehat.

Dengan pemahaman regulasi dan kesiapan implementasi yang tepat, perubahan kebijakan ketenagakerjaan diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat produktivitas, meningkatkan kualitas tenaga kerja, serta menjaga daya saing industri di Kabupaten Bekasi.